SEJARAH PENYULUHAN PERTANIAN DI INDONESIA

Oleh : Ir.Ahmad Syufri, M.Si

Penyuluhan pertanian di Indonesia telah dimulai sejak zaman Belanda. Beberapa catatan yang ada dalam sejarah dapat dikemukakan perkembangan penyuluhan di Indonesia.

A. Penyuluhan pada Zaman Belanda (1905-1942)


         Penyuluhan pertanian di Indonesia telah dimulai sejak tanggal 17-5-1817, ketika Dr. CGL Reinwardt, mendirikan Kebun Raya Bogor dan memperkenalkan 50 jenis tanaman baru, antara lain: kelapa sawit, ketela pohon, dll. Pada tahun 1831, dilaksanakan Sistem Tanam Paksa (cultuurstelsel) yang memaksa pribumi menanam nila/tarum, kopi, gula dan tembakau. Selanjutnya Direktur ke III Kebun Raya Bogor, Dr. R.H.C.C. Scheffer, tahun 1876, mendirikan Kebun Tanaman Dagang (Cultuurtuin) seluas 75 ha (bagian Kebun Raya Bogor) di Desa Cikeumeuh,  dan menyebarkan ke seluruh pelosok Indonesia tanaman perkebunan dan tanaman makanan, seperti karet, serat (roselia, rami, dll), berbagai jenis padi, kacang tanah, kedelai, jagung, ubi jalar dan ketela pohon.

        Tahun 1877, Scheffer mendirikan Sekolah Pertanian di Kebun Raya. Tahun 1884 Sekolah Pertanian di Kebun Raya ditutup, karena kekurangan dana, kurang perhatian dan kurang dukungan politis. Tahun 1903, Direktur ke V Kebun Raya Bogor, Dr. Melchior Treub, mendirikan Sekolah Pertanian, yang selanjutnya berkembang menjadi Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA), lulusannya banyak menjadi penyuluh pertanian, pegawai kehutanan dan sinder perkebunan.

        Satu Januari 1905 Pemerintah Kolonial Belanda mendirikan Departemen Pertanian, Kerajinan dan Perdagangan (Landbouw Nijverheid en Handel) atas usul Melchior Treub. Tugasnya antara lain melakukan penyuluhan yang dilaksanakan melalui Pangreh Praja, dan mendasarkan kegiatannya atas perintah-perintah kepada petani.

         Tahun 1908, diangkat lima orang penasehat pertanian (Landbouw Adviseur) dan beberapa pembantunya (Asisten Landbouw Adviseur) sebagai pegawai Departemen Pertanian, yang diperbantukan kepada Pangreh Praja setempat. Tugasnya memberi nasehat pertanian dan menyelenggarakan pendidikan pertanian kepada petani. Mereka merupakan perintis pendidikan pertanian, yang berkembang menjadi penyuluh pertanian yang tidak berdasarkan atas perintah-perintah.

         Tahun 1910, didirikan Dinas Penyuluhan Pertanian (Landbouw Voorlichtings Dienst-LDV)
dalam Departemen Pertanian. Di daerah merupakan bagian dari Pangreh Praja. Petugas-petugas penasehat pertanian (1908) diganti sebutannya menjadi Landbouw Consulen dan Adjunct Landbouw Consulent. Mereka bisa berhubungan langsung dengan petani atas dasar pendidikan dan kesukarelaan.

        Tahun 1921, LDV dilepas dari Pangreh Praja dan dijadikan Dinas Daerah Provinsi, karena hasil nyata yang dicapainya. Sejak itu petugas-petugas Dinas Penyuluhan berdiri sendiri dan bertanggung jawab kepada Departemen Pertanian, disamping tetap bertindak sebagai penasehat Pangreh Praja. LDV menangani penyuluhan tanaman pangan dan perkebunan, dan ikut dalam bidang perkreditan.

        Pada periode 1921-1942, Dinas Penyuluhan terus berkembang sampai datang tentera Jepang. Penyuluh pribuminya berasal dari lulusan Meddlebare Landbouw School/MLS (SPMA) Bogor, Cultuur School/CS (SPMP/Sekolah Pertanian Menengah Pertama) Sukabumi dan Malang.

Hasil penyuluhan yang menonjol selama masa penjajahan Belanda berupa:

1. Modernisasi usahatani berdasarkan hasil penelitian, terutama pengolahan tanah, pengairan, pemupukan (hijau, kompos dan an-organik), pemakaian varietas/benih unggul,dan pemberantasan hama penyakit. Waktu itu sudah ada Panca Usaha padi, palawija,sayuran dan buah-buahan. Tahun 1940, tiga puluh persen luas sawah sudah ditanami varietas unggul padi Cina, Latisail, Skrivimangkoti, Untung, Baok, Genjah Raci, dari  Algemeen Proefstasion van de landbouw/APL (Lembaga Pusat Penelitian Pertanian) Bogor.
2. Hama sundep dan beluk dapat dikendalikan di Karawang sampai Pekalongan (berdasarkan hasil penelitian Dr.P.Van der Goot dan kawan-kawannya). Hama tikus yang mengganas, dapat dikekang setelah diketahui siklus hidupnya.
3. Pupuk hijau mulai meluas digunakan di persawahan dan di perkebunan. Jenis Crotalaria, Centrosema, Lamtoro dan lain-lain mulai banyak diusahakan, sementara kompos mulai dikenal.
4. Penyempurnaan alat-alat pertanian dengan introduksi dari hasil penelitian, seperti bajak Muara dan Kerorejo, garu Madura, penyiang Muara, penyiang Landak (tunggal dan ganda), parut rotasi untuk bikin tapioka, dll.
5. Perbaikan pekarangan dengan menanam sayur, buah, bunga dan tanaman obat, menjadi lebih cantik, bersih, berfaedah dan menguntungkan.
6. Pendirian 200 buah Balai Benih dan Kebun Bibit di seluruh kepulauan untuk menangkar benih/bibit unggul padi, palawija, sayuran, bunga, buah, tanaman keras (karet, cengkeh, randu, kopi, teh, tembakau, kelapa, dll).
7. Pengembangan pendidikan pertanian melalui pendidikan formal dan non formal. Pendidikan pemuda (kelas masyarakat Sekolah Desa 5 tahun) yang dirintis tahun 1910 dikembangkan menjadi 6 tahun, kelas pertanian untuk daerah pedesaan, kelas perdagangan/ perkantoran untuk daerah kota, dan kelas kerajinan/pertukangan untuk daerah yang banyak industrinya. Kelas ini bertambah banyak tahun 1930-an, terutama sesudah ada pendidikan guru kelasmasyarakat di Sekolah Normal (Sekolah Guru Desa).
8. Tahun 1939 ada 139 kelas pertanian. Pendidikan pertanian yang dilaksanakan dalam bentuk sekolah adalah MLS Bogor, CS di Sukabumi dan Malang (di Malang namanya Landbouw School/LS setara SMP). Pendidikan pertanian non formal dalam bentuk latihan dan kursus untuk calon dan yang sudah jadi pegawai serta untuk masyarakat tani (bapak, ibu dan anak tani), disebut penyuluhan pertanian. Bagi calon dan pegawai rendahan, tersedia sekolah atau kursus mantri, kursus guru pertanian, sekolah usahatani, kursus aplikasi untuk mantri pertanian.
9. Tahun 1927 dibuka Kursus Tani Desa (KTD) bagi wargatani di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. KTD diteruskan dengan bimbingan lanjutan, seperti demonstrasi (percontohan cara dan hasil), perlombaan, ekskursi (wisata karya atau widya dicampur rekreasi). Dibentuk kelompok tani, yang disebut Rukun Tani (Jawa Barat), Kring Tani (Jawa Timur) dan nama setempat lainnya. Diadakan pula kursus bagi wanita tani dan anak tani/pemuda tani, 1 s.d 4 tahun, kurikulum menyeluruh dan waktu pelajarannya 2 hari @ 2 atau 3 jam per minggu.
10. Dikumpulkan informasi mengenai ekonomi pedesaan, seperti analisa usaha tani (landbouwbedrijfs ontledingen di daerah tertentu), statistik pertanian, analisa dan nasehat niaga hasil bumi, perkreditan dan pembebanan hutang (schuldbevrijding) dari cengkraman pengijon, lintah darat, dll.
11. Dikumpulkan data kebutuhan air pada setiap jenis tanah dan tanaman, kandungan air sungai, pengujian untung-rugi di daerah pengairan, dan saran pemakaian air pada daerah rawan (kebun tebu, tembakau dan serat), dll.

B. Penyuluhan pada Zaman Jepang (1942–1945)


       Penyuluhan pada masa pendudukan Jepang dapat dikatakan tidak ada. Para petani dipaksa untuk mengusahakan/memproduksi bahan makanan dan bahan strategis lainnya. Son Sidoing (Mantri Pertanian Kecamatan) dan Nogyo Kumiai (Koperasi Pertanian di setiap kecamatan) ditugaskan memperlancar usaha produksi dan mengumpulkan hasilnya bagi keperluan angkatan perang Jepang.

C. Penyuluhan pada Zaman Kemerdekaan (1945–1995)

1. Periode Liberal (1945 – 1959)
            Pada periode 1945–1950, pengembangan pertanian dimulai dengan Rencana (Plan) Kasimo, yaitu rencana produksi pertanian 3 tahun (1948–1950). Tidak terlaksana sepenuhnya karena revolusi fisik. Pada periode 1950–1959, pemerintah memulai usaha pembangunan pertanian lebih sistematis, rencana Kasimo yang belum terlaksana sepenuhnya digabung dengan Rencana Wisaksono menjadi Rencana Kesejahteraan Istimewa (RKI) tahap ke-1 tahun 1950–1955 dan tahap ke-2 tahun 1955–1960.

Untuk menunjang program tersebut dilaksanakan:

1. Perbanyakan benih unggul padi dan palawija dengan memperluas dan menambah jumlah Balai Benih dan Kebun Bibit.
2. Perbaikan dan perluasan pengairan pedesaan.
3. Peningkatan penggunaan pupuk untuk segala jenis tanaman, terutama pupuk phospat dan nitrogen pada padi.
4. Peningkatan pemberantasan hama penyakit tanaman serta memperlancar penyaluran pestisida dan peralatannya.
5. Peningkatan pengendalian bahaya erosi.
6. Peningkatan pendidikan masyarakat pedesaan dengan mendirikan Balai Pendidikan Masyarakat Desa (BPMD) di tiap kecamatan.
7. Intensifikasi pemakaian tanah kering, diawali pembangunan beberapa Kebun Percobaan Perusahaan Tanah Kering (PPTK) di kabupaten.

       Pada periode ini, kabinet sering berganti dan aparatur pertanian masih terkotak-kotak dalam beberapa aliran politik/partai, sehingga pendekatan dan metode penyuluhan mirip sebelum perang. Masalah dan tantangan pertanian makin luas dan kompleks, aparatur dan cara kerjanya belum sistematis dan komprehensif. RKI dua tahap belum sepenuhnya jalan karena perlu menyelesaikan masalah yang besar dan kompleks itu.
        Tahun 1958 intensifikasi padi dimulai pada sentra yang luasnya ± 1.000 ha, petani diberi kredit natura (bibit dan pupuk) serta uang. Program itu disebut Padi Sentra, yang menyebarkan kegiatan intensifikasi padi ke sekelilingnya. Padi Sentra ini, dijadikan bagian dari Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah Kering (BMPT). BMPT gagal dan dihentikan tahun 1963, karena banyak penyelewengan, pengembalian kredit dalam bentuk padi dihitung dengan harga yang rendah dari harga pasar, dan kurangnya keahlian para manager dalam menyuluh, pelayanan dan pemasaran, serta sistem kredit kacau.

2. Periode Terpimpin (1959 - 1963)
      Perasaan tidak puas pada kabinet memuncak, sehingga terbitlah Dekrit Presiden untuk kembali ke UUD 1945. Sejak itu mulailah periode terpimpin, demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin.
       Penyuluhan mengalami banyak perubahan. Filsafat ”alon-alon asal kelakon” menjadi ”segalanya harus cepat dan tepat”. Kegiatan-kegiatan berdasarkan menggerakkan massa, pendekatan dan metoda penyuluhan harus sesuai. Kampanye besar-besaran menggantikan pendekatan perorangan. Sistem “tetesan minyak (olievlek-sijsteem)” diganti dengan “tumpahan air sehingga semua orang kebagian cipratannya”. Kesemuanya di bawah pimpinan tertentu, sesuai dengan prinsip ekonomi terpimpin.
        RKI diganti dengan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) Tahap I, yang meluas dan menyeluruh. Pelaksanaannya tidak bisa rutin, tapi merupakan gerakan dinamis. Gerakan intensifikasi produksi padi Swa-Sembada Beras (SSB), berlangsung dari tingkat nasional sampai ke desa, dengan pimpinan Komando Operasi Gerakan Makmur (KOGM) pada setiap tingkat operasi. Tahun 1970 KOGM meluas menjadi Gerakan Swa-Sembada Bahan Makanan (SSBM), tetapi tidak berhasil mencapai tujuannya. Efek negatif penyuluhan sistem ”komando”, adalah para petani menjauhi penyuluh. Kegagalan Sistem Terpimpin, ditambah dengan peristiwa G-30-S, menyebabkan tumbangnya Pemerintahan Soekarno dan timbulnya Orde Baru.

3. Periode Konsolidasi (1963 – 1974)

1. Di akhir masa terpimpin, gerakan SSBM gagal. Timbul gagasan mengembalikan penyuluhan kepada azas-azas semula, seperti kesukarelaan, otoaktivitas, demokrasi, dll. Berbagai usaha telah dilakukan oleh Departemen Pertanian dengan berbagai pihak, seperti penyuluhan dijalankan oleh Jawatan Pertanian Rakyat, Direktorat Pertanian Rakyat (Dirtara), Fakultas Pertanian, organisasi massa tani, Tokoh pertanian, supaya memprogresifkan pendekatan dan membangun organisasi penyuluhan di Indonesia yang berbentuk suatu piramida besar yang dasarnya lebar dan luas, di tingkat desa.
2. Seiring usaha penyempurnaan penyuluhan, Fakultas Pertanian UI (Institut Pertanian Bogor) bekerjasama dengan Lembaga Koordinasi Pengabdian Masyarakat Departemen PTIP (Pendidikan Tinggi Ilmu Pengetahuan) mengadakan pilot proyek penyuluhan yang efektif, guna meningkatkan produksi padi (1963/1964) dengan penerapan Panca Usaha Lengkap di Kabupaten Karawang. “Action Research” itu dipimpin Dr.Ir. Gunawan Satari dengan asisten Ir. Achmad Affandi, Ir. Djatijanto, dan Ir. Sukmana. Petani dibimbing intensif dan disediakan saprodi secukupnya. Hasilnya, produksi padi meningkat dua kali lipat.
3. Demonstrasi Massal (DEMAS) dilanjutkan pada MT 1964/1965, dan diperluas lagi MT 1965/1966. Proyek ini diubah menjadi Bimbingan Massal AABM atau BIMAS SSBM dan akhirnya menjadi sistem Bimas, yang mengalami perbaikan menjadi Bimas Berdikari, Bimas Biasa, Bimas Baru, Bimas Gotong Royong, dan Bimas yang disempurnakan. Awal program Bimas, Direktur Jenderal Pertanian dijabat Ir. Sadikin Soemintawikarta dan kepala Dirtara Ir. Soegandhi Soerjo Amidharmo. Bimas meliputi masukan (input) yang harus dilakukan, ditetapkan dengan Inpres No. 4/1973 tentang Unit Desa, terdiri dari: (1) penyediaan kredit oleh BRI, (2) pelayanan penyuluhan oleh PPL dinas pertanian, (3) sarana produksi yang murah dan mudah oleh penyalur, kios dan KUD, serta (4) pengolahan dan pemasaran hasil oleh KUD, Kelompok Tani dan swasta perorangan.
4. Bimas dimaksudkan untuk mengembangkan program intensifikasi massal (INMAS). Petani yang telah menjalani Bimas atas bantuan kredit dari Pemerintah pada akhirnya akan mampu berdiri sendiri. Mereka diberi kesempatan membeli sarana produksi secara tunai.
5. Sistem Bimas dan Inmas didasarkan pada usaha pembinaan petani dengan pendekatan Kelompoktani oleh Penyuluh Lapangan yang berijazah SPMA, dibantu oleh penyuluh sukarela berasal dari kalangan petani, yang dikenal dengan sebutan Kontaktani. Kontaktani dibina secara perorangan dalam kegiatan anjangsana, kursus tani, demonstrasi perseorangan (demplot) dan surat menyurat.
6. Usaha peningkatan produksi yang menyeluruh dan meluas ini memerlukan metode massal, seperti penggunaan radio (siaran pedesaan), pameran, penerbitan, pertunjukan film maupun kesenian tradisionil (wayang, sandiwara, dagelan, dst). Kesemuanya masíh secara adhoc atau insidental, belum sistematis dan berkelanjutan.
7. Pada periode ini, terjadi perubahan kemasyarakatan dan politik. Pola dan cara penyuluhan dalam menyongsong Era pembangunan, diprogramkan oleh Orde Baru dalam program Pembangunan Lima Tahun (PELITA) I. Bimas diartikan sebagai kegiatan penyuluhan massal, untuk meningkatkan produksi pertanian dengan cara intensifikasi khusus padi/beras, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya. Bimas dibina bersama oleh intansi dan lembaga pemerintah di dalam dan di luar Departemen Pertanian, menuju swadaya masyarakat tani sendiri dengan jalan Panca Usaha, pembinaan, pengolahan dan pemasaran serta pembangunan masyarakat desa. Bimas merupakan kegiatan penyuluhan pertanian yang bersifat: (1) Ada usaha bersama dari berbagai instansi dan lembaga melakukan penyuluhan/bimbingan menurut rencana yang disusun atas dasar musyawarah dan mufakat; (2) Ada koordinasi dalam membuat rencana (waktu, tempat, cara dan biaya); (3) Ada bimbingan melalui satu aparatur di pedesaan, yang merupakan pelaksanaan utama Bimas; dan (4) Ada sifat massal dari bimbingan yang diberikan. Tujuan Bimas pada hakekatnya sama dengan tujuan penyuluhan saat itu: (1) Menimbulkan perubahan perilaku dan motif tindakan petani ke arah sasaran yang telah ditentukan, (2) Menuntun, mempengaruhi pikiran, perasaan dan perilaku petani dalam mencapai taraf usaha dan kehidupan yang lebih baik, (3) Menimbulkan dan memelihara semangat petani agar selalu giat memperbaiki segala usahanya, dan (4) Membantu petani agar lebih berswadaya dalam memecahkan dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Sasaran Bimas adalah petani/kelompoktani, baik sebagai objek maupun sebagai subjek. Sebagai objek, petani merupakan titik sasaran pelayanan, sedangkan sebagai subjek petani merupakan pemimpin sekaligus pelaksana utama dalam usahataninya. Bimas mengarahkan: (1) berusahatani yang lebih baik (better farming); (2) berusahatani yang lebih menguntungkan (better bussiness); (3) berkehidupan yang lebih layak (better living); dan (4) tata kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera (better community).
8. Pada Pelita I, penyuluhan harus nyata menunjang pembangunan pertanian berprioritas tinggi mencapai swa-sembada beras. Pola dasar tata penyelenggaraan penyuluhan harus diperkuat, meliputi kelembagaan, aparatur dan fasilitas fisiknya. Pengaturan dan pelayanan penyuluhan di lapangan disempurnakan, Keppres No. 95/1969 membentuk Badan Pengendali Bimas yang diketuai Menteri Pertanian, dan Sekretaris BP Bimas, yang sejajar dengan Dirjen lingkup Departemen Pertanian.
9. Dalam periode konsolidasi, dasar-dasar metode Kelompoktani dan fondasi peranan kontaktani mulai diletakkan. Sebagai klimaknya, tahun 1971 diselenggarakan PENAS (Pekan Nasional) pertama di Cihea, Jawa Barat atas inisiatif Oyon Tachyan (KTNA Jawa Barat), dan PENAS II tahun 1973 di Jember, Jawa Timur. Memantapkan penyelenggaraan penyuluhan pertanian dengan merekrut 2001 orang PPL dan 113 orang PPS pada tahun 1971.

4. Periode Pemantapan I (1974-1983)

1. aKeppres No.44 dan 45/1974 membentuk Badan Pendidikan, Latihan dan Penyuluhan Pertanian (Badan Diklatluh), yang berwenang mengatur pendidikan, latihan dan penyuluhan di tingkat nasional. Di daerah dilakukan oleh berbagai dinas yang ada sesuai dengan UU No. 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
2. SK Mentan No. 664/1975 membentuk Forum Koordinasi Penyuluhan Pertanian di tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Peraturan ini merupakan landasan menggalang kerjasama yang erat dalam penyuluhan, yang akan meningkat kepada terpadunya penyuluhan.
3. Mulai tahun 1976 diterapkan sistem kerja Latihan dan Kunjungan (LAKU). Penyuluh sejak 1979 ditata menurut sistem Penyuluhan Pertanian Lapangan (PPL) di tingkat Wilayah Unit Desa (wilud 600-1.000 ha sawah atau setaranya), dan dibina oleh Penyuluh Pertanian Madya (PPM, yang berubah menjadi Penyuluh Pertanian Urusan Program/PPUP). PPM/PPUP berkedudukan di BPP (pengembangan dari Balai Pendidikan Masyarakat Desa/BPMD tahun 1948). BPP menjadi basis kegiatan penyuluhan. PPL mendapat pembinaan teknis dari Penyuluh Pertanian Spesialis (PPS) kabupaten, dan provinsi. Kegiatan latihan bagi PPL oleh PPM/PPUP dan PPS di BPP satu kali dalam 2 minggu untuk menambah pengetahuan dan keterampilan teknik pertanian sesuai dengan kalender produksi pertanian setempat. Latihan dasar bagi PPL, PPM/PPUP dan PPS, berbagai subjek dan komoditi, diatur oleh Balai Latihan Pegawai Pertanian (BLPP) dengan bantuan dinas dan lembaga pendidikan tinggi serta peneliti setempat. Bahan-bahan penyuluhan berupa terbitan, film dan kaset untuk siaran pedesaan lewat radio, merupakan perlengkapan para penyuluh, disediakan oleh Balai Informasi Pertanian (BIP), di wilayah bersangkutan.
4. PPL dan PPM/PPUP pada umumnya berasal dari Sekolah Pertanian Menengah Atas Negeri, daerah dan swasta. Unit-unit pelaksana teknis berupa SPMA, BLPP dan BIP, dikelola Badan Diklatluh Pertanian, dibawah pengawasan Kepala Kanwil Deptan yang bersangkutan. Pelayanan kebijaksanaan, diberikan kepada swasta dan masyarakat tani sendiri. Penyediaan dan penyaluran sarana produksi seperti pupuk, pestisida, alat-alat pertanian, benih dan bibit, diusahakan oleh perusahaan swasta, BUMN, KUD, Kelompok tani sendiri.
5. Sejalan dengan pelaksanaan Bimas Nasional Disempurnakan (BND) tahun 1970, aparatur dan metode penyuluhan diperkuat sesuai kebutuhan Gerakan Massal Bimas. Dicetuskan empat kategori demonstrasi: (1) demplot dilakukan perorangan; (2) demfarm dilakukan kelompok primer; (3) dem area dilakukan gabungan kelompok; dan (4) dem-unit dilakukan KUD.
6. Pada sistem LAKU, pengertian kelompok dibakukan sebagai Kelompoktani Hamparan, yang mempunyai kawasan wilayah kelompok (Wilkel) yang merupakan satu unit kunjungan PPL.
7. Uji coba dem-area di kabupaten Karawang MT 1975/76 dan MT 76 menunjukkan hasil yang menggembirakan (50-75% penerapan teknologi terujud). Atas hasil tersebut tahun 1979 dimulailah INSUS (Intensifikasi Khusus) dan dilanjutkan dengan OPSUS (Operasi Khusus) pada daerah terkebelakang intensifikasinya, OPSUS Tekad Makmur (1980) di Provinsi NTB dan Opsus Lapo Ase di Sulawesi Selatan (1981) dan seterusnya di lain daerah.
8. Tahun 1980, formasi penyuluhan diperbesar menjadi 20.626 orang (PPL/PPUP 19513 orang, PPS 1.113 orang).
9. Sistem LAKU tahun 1976 dilaksanakan di 9 provinsi, tahun 1977 diperluas ke 14 provinsi dan tahun 1980 ke seluruh Indonesia untuk seluruh subsektor pertanian.
10. Penas III dilaksanakan di Bali tahun 1980 dan Penas IV di Kalimantan Selatan tahun 1981. Pada rembug KTNA di Bali disepakati peningkatan metode penyuluhan berupa Mimbar Sarasehan, Temu Wicara dan Temu Karya.
11. Tahun 1980, Badan Diklatluh Pertanian meningkatkan kesejahteraan penduduk/Kelompok Petani Nelayan Kecil (KPK) yang hidup di bawah garis kemiskinan, dengan pendekatan partisipatif melalui Proyek Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani Nelayan Kecil (P4K) di 8 provinsi.
12. Kelompoktani peserta Insus dirangsang meningkatkan intensifikasi padi dengan perlombaan. Kelompoktani pemenang diundang ke Istana Negara Jakarta, menerima hadiah dari Presiden RI.

5. Periode Pemantapan II (1983-1993)

1. Keppres No.24/1983, membentuk Direktorat Penyuluhan pada semua Direktorat Jenderal lingkup pertanian dan Pusat Penyuluhan pada Badan Diklatluh. Di Dinas tingkat I dan II/cabang Dinas pertanian, dibentuk subdinas dan seksi penyuluhan.
2. Pada 1993, Penyuluh ditingkatkan jumlahnya menjadi 39.108 orang (PPL/PPUP 36.830 orang dan PPS 2.278 orang).
3. Pemantapan penyuluhan dengan adanya kesatuan aparat penyuluhan dan kesatuan pengertian penyuluhan.
4. Pada MT 1987 dikembangkan pola Supra Insus. Keberhasilan Supra Insus terletak pada kerjasama antar Kelompoktani dalam intensifikasi di satu WKPP, menerapkan pola tanam yang menjamin terwujudnya keserempakan panen dan keragaan varietas dalam hamparan areal usahatani se WKPP atau sekurang-kurangnya sehamparan irigasi tersier. Kerjasama antara Kelompoktani di bawah pimpinan Kontaktani se WKPP merupakan unit terkecil dari Supra Insus yang disebut Unit Hamparan Supra Insus (UHSI).
5. Sesuai perkembangan zaman, metode massal relatif berkurang dan lebih banyak penerapan metode kelompok dan perorangan. Berkembangnya tingkat pengetahuan petani-nelayan, maka pendekatan partisipatif lebih menarik. Mimbar Sarasehan, Temu Usaha, Temu Karya, Temu Wicara dan Penas, menerapkan berbagai metode penyuluhan. Penas V diselenggarakan di desa Purbolinggo Lampung Tengah tahun 1983, Penas VI di desa Pematang Krasan Simalungun Sumatera Utara, tahun 1986 dihadiri 2.500 orang peserta dari 27 provinsi dengan 20 jenis kegiatan.
6. Bimas yang didukung penyuluhan membawa Indonesia sukses mencapai swasembada beras tahun 1984 yang diakui FAO. Pada Hari Ulang Tahun FAO ke-40 tanggal 14 Nopember 1985, Presiden Suharto diundang oleh Direktur Jenderal FAO dan menyampaikan pidatonya di depan Sidang FAO di Roma. Acara tersebut dihadiri oleh 32 orang KTNA Indonesia. Pada kesempatan itu, masyarakat pertanian Indonesia secara simbolis menyerahkan sumbangan 100.150 ton gabah kering giling (senilai Rp.15,6 milyar) kepada penduduk Afrika yang menderita kelaparan melalui Dirjen FAO.Atas jasa mencapai swasembada beras, Direktur Jendral FAO memberi penghargaan medali emas kepada Presiden Suharto, yang bertuliskan PRESIDEN SUHARTO – INDONESIA dan FROM RICE IMPORTED TO SELF SUFFICIENCY – FAO-ROME.
7. Tahun 1986 ditetapkan jabatan fungsional penyuluh. Sejak itu dimulailah penerapan sistem angka kredit untuk peningkatan jenjang karir penyuluh. Kualifikasi tenaga penyuluh ditingkatkan, Penyuluh yang SLTA (SPMA, SNAKMA, SUPM/SPP) ditingkatkan pendidikannya melalui Akademi Penyuluhan Pertanian (APP) mulai tahun 1987 dan Pendidikan Tinggi Pertanian Lapangan/PTPL (pendidikan jarak jauh, kerjasama Departemen Pertanian dengan Universitas Terbuka/UT) mulai tahun 1991. Penyuluh S1, secara bertahap dan terbatas ditingkatkan menjadi S2 atau S3, baik di dalam maupun luar negeri.
8. Kemampuan dan peran Kelompoktani dan kontaktani makin meningkat, bermutu dan mandiri. Peran tersebut terlihat dengan semakin banyaknya Kontaktani menjadi induk semang dalam pemagangan. Bahkan mereka sudah mampu membentuk Pusat Pelatihan Pertanian & Pedesaan Swadaya (P4S). Petani Indonesia menerima petani magang dari Afrika/GNB.
9. Pengurus KUD meningkat jumlahnya yang berasal dari Kontaktani. Pada waktu itu, kontaktani telah melakukan Studi Banding ke luar negeri, antara lain ke Thailand, terutama bidang hortikultura.
10. Sejak tahun 1990, jumlah dan mutu kegiatan di Penas makin ditingkatkan. Penas diselenggarakan 4 kali dalam periode Pemantapan II. Penas V di Lampung tahun 1983 Penas VI di Sumatera Utara tahun 1986, Penas VII di Sulawesi Selatan tahun 1988 dan Penas VIII di Magelang tahun 1991.
11. Diklat bagi petani-nelayan disempurnakan dengan metode Andragogi, Sekolah Lapang Usahatani Berorientasi Agribisnis (SL-UBA).
12. Pelatihan teknis bagi penyuluh digunakan pola SL terpadu, terdiri dari kegiatan diklat PL-1 (Pemandu Lapang-1), diklat PL-II dan diklat P-N (Petani-Nelayan). Materi pokok (substansi) diklat diambil dari permasalahan teknis ekonomi yang dihadapi petani-nelayan. Diklat SL dilaksanakan untuk mendukung program nasional pembangunan pertanian yang menerapkan teknologi khusus (PHT, agribisnis) dan harus disebarluaskan karena mempunyai dampak luas terhadap keberhasilan program. Dalam menunjang program pengembangan agribisnis, teknologi yang disebar luaskan melalui SL adalah teknologi ekonomi (menerapkan kaidah-kaidah bisnis dalam berusahatani). Teknologi ini harus dikuasai melalui PL-I, PL-II dan P-N
13. Untuk menyiapkan generasi muda pertanian, dijalin hubungan antara taruna tani dan siswa SPP melalui kegiatan Temu Siswa dan Taruna Tani Nasional (TESISTANAS) dan dibentuknya Kelompok Siswa dan Taruna Tani (KOSISTA).
14. Upaya percepatan alih teknologi dilakukan melalui kerjasama antara Badan Diklat Pertanian dan Badan Litbang Pertanian dalam bentuk Temu Aplikasi Teknologi dan Gelar Teknologi.
15. Melalui SK Mentan Nomor: 789/Kpts/OT.210/1294, fungsi BIP ditingkatkan dan diubah menjadi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP). Tugas BPTP adalah melaksanakan kegiatan penelitian komoditas, pengujian dan perakitan teknologi tepat guna spesifik lokasi, menyampaikan paket teknologi hasil pengkajian dan perakitan untuk bahan penyusunan materi penyuluhan pertanian, pelayanan teknik kegiatan penelitian, pengkajian, dan perakitan teknologi pertanian, Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Balai.
16. Untuk memperkuat otonomi daerah tingkat II, sejak tahun 1993 penyuluh non sarjana dan BPP diserahkan/ diperbantukan kepada daerah tingkat II, beserta anggarannya. Pengelolaan administrasi dan operasionalnya dikelola dinas subsektor (Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan). Penyuluh berpendidikan sarjana tetap sebagai pegawai pusat yang dipekerjakan di wilayah, administrasinya dikelola oleh Kanwil Deptan.
17. Tahun 1989, sistem LAKU dievaluasi oleh Pusat Pengembangan Agribisnis/ PPA dan proyek NAEP III. Hasil evaluasi menunjukkan, LAKU tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena kebudayaan. Sebanyak 300 kelompok etnis dengan 200 dialek dan tinggal di 13.667 pulau, menuntut ketangguhan cara kerja penyuluhan. Disarankan modifikasi LAKU, terutama pada pengembangan sumberdaya manusia pelaku utama beserta keluarganya. Titik berat diubah dari komoditi ke komunitas (masyarakat) sebagai pemeran utama pembangunan pertanian. Poktan dibentuk berdasarkan keserasian anggota dan jangkauan nyata untuk menghadiri pertemuan kelompok. Penerapan sensus masalah pada pertemuan Poktan memungkinkan ditetapkan daftar masalah dan peringkatnya oleh pelaku utama sendiri.
18. Modifikasi sistem LAKU dengan metode sensus masalah, dapat membawa penyuluhan pertanian kepada pendekatan yang menyeluruh (holistik). Kerjasama itu diperlukan untuk melayani semua aspek pembangunan pedesaan yang efektif, pertanian, industri kecil, kesehatan, pendidikan, perkoperasian dan seterusnya.
19. Keppres no.4/1990, Badan Diklatluh Pertanian diubah menjadi Badan Pendidikan dan Latihan (Diklat) Pertanian, Pusat Penyuluhan Pertanian diubah menjadi Pusat Pendidikan dan Latihan Penyuluhan Pertanian (Pusdiklatluhtan).
20. SK Mentan No. 58/Kpts/LP.120/2/91, mengubah koordinasi penyuluhan. Di tingkat provinsi dipegang oleh Kepala Kanwil Deptan, di Kabupaten/Kotamadya oleh Kepala Dinas Lingkup Pertanian/Ketua Pelaksana Harian Bimas. Koordinasi di tingkat BPP dan desa tidak diatur. Kedudukan dan tugas BPP tidak lagi sebagai unit pelaksana penyuluhan, melainkan hanya sebagai instalasi penyuluhan.
21. Keppres No. 83/1993, menghapus Direktorat Penyuluhan pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan & Holtikultura, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan.
22. SK Mentan No. 96/Kpts/OT.210/2/1994, membentuk Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan), yang bertanggung jawab pada Menteri Pertanian. Secara administratif dibina oleh Sekjen dan secara teknis dibina oleh Dirjen sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

6. Periode Agribisnis-Agroindustri (1993-1997)
Kebijakan Menteri Pertanian pada awal kebangkitan nasional II (PJP II), memantapkan penyelenggaraan penyuluhan di Indonesia. Dalam PELITA VI, penyelenggaraan penyuluhan menghadapi berbagai tantangan berupa lingkungan sosial ekonomi nasional maupun global yang dinamis, al:

1. Orientasi pembangunan pertanian ke arah penerapan pendekatan agribisnis.
2. Peningkatan peranan dan peran-serta masyarakat, dalam hal ini petani dan anggota masyarakat pedesaan lainnya.
3. Pelaksanaan desentralisasi mengarah kepada pelaksanaan otonomi daerah tingkat II yang lebih luas dan lebih bertanggung jawab. Perubahan kebijakan dari petani-nelayan yang hanya terampil berproduksi menjadi kebijakan yang dapat menciptakan iklim motivasi petani-nelayan untuk lebih rasional dan efisien dalam mengembangkan usaha berdasarkan kemampuan wilayah, informasi dan mengenali potensi pasar.

Pada PELITA VI, penyelenggaraan penyuluhan diarahkan :

1. Memberi dorongan bagi berkembangnya kelembagaan tani-nelayan ke arah terciptanya sistem pengguna aktif dari informasi dan berbagai kesempatan berusaha yang muncul sebagai akibat perubahan lingkungan sosial ekonomi yang dinamis. Pengambilan keputusan oleh petani-nelayan secara mandiri melalui perencanaan wilayah yang partisipatif perlu dikembangkan secara bertahap. Para petani dan nelayan diarahkan untuk mampu mengambil manfaat sebesar-besarnya dari keberadaan BPP melalui kunjungan para petani dan nelayan secara berkala ke BPP.
2. Memperkuat BPP dengan personil, sarana, prasarana dan pembiayaan yang memadai dalam menghadapi arah perkembangan perilaku petani/nelayan sebagai sistem pengguna aktif berbagai informasi dan kesempatan berusaha. BPP diarahkan menjadi pusat pengelolaan penyuluhan di pedesaan yang mampu melayani seluruh kepentingan pendidikan non formal bagi petani-nelayan beserta keluarganya & masyarakat pedesaan pada umumnya.
3. Membangun dan mengembangkan jaringan kelembagaan penyuluh yang mampu mendukung pengembangan kelembagaan petani-nelayan serta mampu menciptakan iklim kepemimpinan demokratis dalam mengembangkan agribisnis. Perangkat terdepannya adalah BPP, yang berfungsi menyalurkan berbagai informasi teknologi produksi, dan membuka berbagai kesempatan berusaha di tingkat daerah, nasional, maupun internasional. Arah itu perlu ditempuh, mengingat perilaku usahawan sangat menentukan dalam mencapai keberhasilan pengembangan agri bisnis. Keberhasilan mengkaitkan sistem produksi pertanian pada mata rantai agribisnis sangat ditentukan oleh keberhasilan upaya-upaya memberikan motivasi kepada poktan untuk berkembang menjadi kelompok-kelompok usaha atau asosiasi sesuatu komoditas dan kombinasi komoditas pertanian. Perkembangan ini hanya dimungkinkan oleh adanya kesempatan berusaha yang lebih luas yang dapat diciptakan melalui pembangunan jaringan kelembagaan penyuluhan yang berkarakter profesional.
4. Mengorientasikan para petugas lingkup pertanian (penyuluh dan aparat pembinanya) agar memiliki satu kesatuan tindak dalam penyelenggaraan penyuluhan. Para penyuluh dikembangkan kemampuannya sesuai dengan perubahan orientasi penyuluhan terutama menyangkut kemampuan bekerjasama dengan petani dan peneliti dalam merancang pengembangan wilayah kerja. Penyuluh, petani dan peneliti hendaknya menjalin kerjasama dalam mengidentifikasi kemampuan wilayah serta kemampuan sosial ekonomi petani dan nelayan sehingga dapat diciptakan suasana pengambilan keputusan pengembangan usaha petani-nelayan secara partisipatif atas dasar efisiensi usaha dan informasi pasar. Penyuluh yang sehari-harinya berintegrasi dengan para petani dan nelayan hendaknya berpangkal kerja di BPP
5. Penyelenggaraan penyuluhan diletakkan pada Daerah Tingkat II dengan materi yang sesuai dengan mandat, misi, tujuan penyuluhan, dan kondisi/potensi riil daerah serta berkaitan dengan berbagai program prioritas pembangunan pertanian.
6. Penyuluhan di tingkat provinsi maupun nasional, diarahkan untuk mampu mendukung penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan di kab./kota dan BPP. Dukungan ini terutama dalam bentuk penciptaan iklim berupa kebijaksanaan, pedoman yang didasarkan atas monitoring, evaluasi, studi dan menghubungkan wilayah otonomi Dati II dengan kesempatan usaha yang tersedia di tingkat provinsi, nasional dan internasional.
7. Pendekatan dan metode penyuluhan disesuaikan dengan perkembangan atau tingkat kemajuan sosial ekonomi wilayah dan tujuan yang hendak dicapai dalam wilayah bersangkutan. Pendekatan ”partisipatory and cost sharing” dalam penyelenggaraan penyuluhan cocok diterapkan guna mengembangkan peran-serta dan kemandirian petani/nelayan dalam pembangunan pertanian. Mengingat keragaman kondisi sosial ekonomi petani nelayan, pendekatan lainnya dapat digunakan dalam penyelenggaraan penyuluhan.
8. Mekanisme dan tata hubungan kerja penyuluhan didasarkan atas prinsip keterlibatan semua unsur penyuluhan, sebagai suatu jaringan kelembagaan. Fungsinya sebagai penyalur informasi (pasar, harga, kualitas, standar, teknologi, ilmu pengetahuan, kredit, perbankan, kesempatan usaha) dan mendukung interaksi petani-nelayan dengan penyuluh dan peneliti. Mekanisme dan tata hubungan kerja petugas pemerintah yang terkait dengan penyuluh juga melibatkan sektor ekonomi swasta, BUMN dan lembaga sosial/ekonomi pedesaan lainnya. Pengembangan jaringan kelembagaan penyuluhan yang utuh bertujuan untuk melayani kepentingan petani, pemerintah dan sektor ekonomi swasta/BUMN, maupun nasional.
9. Untuk memberikan dukungan nyata pada penyelenggaraan penyuluhan, tahun 1994 dibentuk lembaga pengkajian teknologi pertanian di tiap provinsi. Pada April 1995, unit kerja itu mulai dioperasikan dengan status organisasi BPTP, LPTP dan IPPTP.